BARITO UTARA, 25 Mei 2026– Ketua Umum GPD-Alur Barito, Hison, mulai mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dinilai lamban dalam pembangunan dan mengabaikan peran organisasi masyarakat yang dulu mengawal kemenangan kepala daerah.
Pernyataan itu disampaikan Hison saat musyawarah mufakat khusus GPD-Alur Barito yang digelar 25 Mei 2026 di Kelurahan Jingah. Di hadapan awak media, ia didampingi sejumlah pengurus dan Dewan Pengawas organisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Lebih dari 1 tahun sejak silaturahmi hingga kampanye, bahkan mengawal 2 kali PSU, tiap hari puluhan hingga ratusan anggota kami turun mengawal H. Gogo sebagai calon bupati awal. Kami berjuang dengan waktu, pemikiran, dan finansial tanpa dibayar. Kami hanya ingin memperjuangkan pemimpin yang lebih baik. Karena H. Gogo terkendala, kami akhirnya mendukung calon bupati di hati Pak H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan itu juga awal ya kami yakini untuk pemimpin terbaik. Tapi setelah dilantik, ormas ini belum pernah tersentuh oleh pemerintah. Seakan kacang lupa kulitnya,” ujar Hison.
Hison menilai pembangunan di bawah kepemimpinan bupati saat ini tidak seperti periode sebelumnya. Ia menyebut banyak program hanya menjadi wacana dan lebih banyak terlihat di pemberitaan ketimbang di lapangan.
“Pembangunan terasa lamban. Contohnya kerusakan jalan di mana-mana, tapi hanya dipasang rambu. Sampai berbulan-bulan tidak ada perbaikan. Di jalur Simpang Jalan Pertiwi, rambu penutupan jalan sampai dibuka sendiri oleh warga karena dianggap mengganggu,” katanya.
Ia juga menyoroti beberapa titik yang dinilai terbengkalai:
1. Rencana pelebaran jalan kota di jalur Bundaran Bupati–Jalan Yetro Sinseng yang sudah dibongkar namun tak kunjung dilanjutkan.
2. Jalan rusak di depan APMS Jalan Pendreh.
3. Jalan menuju keluar kota di Kelurahan Jingah dan Jalan H. Koyem yang terancam longsor namun belum mendapat penanganan.
4. Lampu merah di semua titik error, sementara pemasangan TV digital justru gencar dilakukan. “Ini membuat kami menilai arah pembangunan kurang jelas,” ujar Hison.
“Sebagai kritik pertama, kami juga sudah sering menerima keluhan dari kalangan ormas setempat terkait hal yang sama,” tambahnya.
Menurut Hison, pemerintah daerah seharusnya memantapkan pembagian anggaran dari uang pajak masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan yang nyata, bukan hanya di atas kertas.
“Pemerintah dipercaya masyarakat untuk mengelola anggaran demi pembangunan dan kesejahteraan yang lebih baik. Itu yang kami tagih sekarang,” tegasnya.
Hal serupa disampaikan Pak Sanupeli. “Pembangunan hanya wacana di berita, tapi tindakan lapangan tidak sesuai,” ucap Sanupeli.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara terkait kritik tersebut.(Red tim)
