BARITO UTARA, 29 Mei 2026 – Warga Kabupaten Barito Utara mengeluhkan kesulitan membangun rumah dan infrastruktur mandiri akibat penertiban tambang pasir koral ilegal yang dilakukan aparat penegak hukum beberapa waktu lalu. Mereka meminta Pemerintah Daerah segera memberikan solusi agar kebutuhan material tetap terpenuhi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penertiban tambang pasir koral ilegal dilakukan untuk menjaga lingkungan dan menata tata kelola sumber daya alam. Namun dampaknya langsung dirasakan warga, terutama mereka yang membangun rumah secara swadaya. Dalam beberapa minggu terakhir, pasokan pasir koral di sekitar Kota Muara Teweh dilaporkan kosong.
“Di seputaran kota pasir sudah rata-rata kosong. Tadi saya dapat di Bintang Ninggi 2 tapi hanya 1 rit. Mudah-mudahan besok bisa 1 rit lagi,” terang Nurhadi, yang biasa dipanggil Masnor. Ia berprofesi sebagai sopir truk yang sering mengisi pesanan Metrial dan juga kerap menjadi kepala tukang pemborong bangunan
Hal serupa disampaikan Fahrudin, mantan Kepala Desa Malawaken. “Kami mendukung penertiban, tapi Pemda harus sediakan alternatif. Sekarang mau beli pasir koral susah dan mahal. Tukang bangunan juga bingung,” ujarnya.
Warga berharap Pemda Barito Utara memfasilitasi akses pasir koral legal dengan harga terjangkau, atau membuka titik tambang rakyat yang dikelola sesuai aturan. Tanpa itu, pembangunan rumah warga dan proyek swadaya masyarakat dan infrastruktur pemerintah dipastikan terhambat.
Fahrudin menambahkan, selain berdampak pada pembangunan, penertiban ini juga menambah jumlah pengangguran. “Bukan hanya pembangunan yang terhambat, tapi ini juga memperbanyak pengangguran. Ada banyak masyarakat yang hanya berpendapatan dari mengangkut material pasir koral untuk menghidupi keluarganya. Setelah penertiban, mereka mau kerja apa lagi?” terangnya.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pemda agar penegakan hukum tidak mengorbankan kebutuhan dasar warga.(Yurin)
