DUMAI – MEDIAPOLISI.COM | Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kategori R4 Kota Dumai melakukan hearing bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, Kamis (17/07/2025) pukul 11.00 WIB hingga selesai. Hearing ini berlangsung di Gedung DPRD Dumai berdasarkan surat undangan bernomor 05/596/DPRD.
Kategori R4 merupakan klasifikasi tenaga non-ASN yang telah mengabdi di berbagai sektor pemerintahan Kota Dumai, namun belum masuk dalam data base resmi dan tidak memiliki kode “L” dalam seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2024.
Salah satu perwakilan honorer yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa audiensi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil seleksi PPPK yang dianggap tidak adil bagi para honorer R4.
“Banyak dari kami sudah bekerja belasan tahun, namun tidak lolos seleksi karena tidak terdata sebagai honorer resmi. Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan nasib kami,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai, Edison, SH menerima langsung kedatangan para honorer dan menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Kami menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Data lengkap para honorer akan kami kumpulkan dan koordinasikan ke BKPSDM, bahkan hingga ke pusat jika perlu. Solusi terbaik akan kami usahakan,” tegas Edison saat dihubungi via sambungan telepon oleh Halodumai.com.
Edison juga menyampaikan bahwa DPRD akan mengawal nasib 1.051 honorer kategori R4 ini. Ia menegaskan bahwa para honorer berhak bertanya soal masa depan mereka dalam seleksi PPPK, karena ini merupakan program nasional.
“Insyaallah tidak ada tekanan dari pihak manapun. Ini murni bentuk aspirasi dan pencarian kejelasan oleh para honorer,” tuturnya.
Hearing ini turut dihadiri oleh perwakilan dari BKPSDM Kota Dumai yang mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari para tenaga honorer.
DPRD Dumai dan BKN diharapkan dapat memberikan solusi konkrit terhadap keberlangsungan status kerja ribuan honorer R4, terutama mereka yang telah lama mengabdi namun masih berada di luar sistem yang diakui secara administratif.
[Red]>
