Diskusi Publik FORJA Banten Tekankan Transparansi dan Keberlanjutan Program MBG di Pandeglang

- Penulis

Kamis, 4 Juni 2026 - 13:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

PANDEGLANG – Mediapolisi.Com Forum Jurnalis dan Aktivis Banten (FORJA Banten) menggelar Diskusi Publik atau Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mendorong Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Tepat Sasaran, Transparan, dan Berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang”. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat FORJA Banten, Jalan Raya Labuan, Perumahan Bulog, Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah, masyarakat, akademisi, insan pers, dan berbagai elemen lainnya dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).kamis (4/6/2026).

FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, di antaranya perwakilan Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Pandeglang, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, unsur TNI, serta diikuti mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan Program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ketua FORJA Banten, Niki Mulyana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan gizi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga membutuhkan dukungan, partisipasi, serta pengawasan dari seluruh elemen masyarakat.

“Program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik untuk mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun dalam implementasinya diperlukan keterbukaan informasi, pengawasan yang berkelanjutan, serta sinergi antara pemerintah, TNI, jurnalis, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat agar program ini berjalan sesuai tujuan,” ujar Niki.

Ia menambahkan bahwa FORJA Banten akan terus menjalankan perannya sebagai wadah kolaborasi antara jurnalis dan aktivis dalam mengawal berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Melalui forum diskusi seperti ini, kami ingin menghadirkan ruang partisipasi publik yang sehat. Kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak agar pelaksanaan program pemerintah semakin baik, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Yuli, menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga kesehatan, aparat keamanan, hingga masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga kesehatan, aparat, serta masyarakat sangat penting agar Program MBG dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Masukan dari berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan program,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Karunia Ilahi, AMD, menegaskan bahwa kualitas dan keamanan pangan menjadi aspek utama yang terus diperhatikan dalam pelaksanaan Program MBG.

Menurutnya, makanan yang diberikan kepada penerima manfaat harus memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, serta kecukupan gizi agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

“Kami terus melakukan koordinasi dan pemantauan agar makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Selain itu, faktor kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas bahan makanan juga menjadi prioritas agar tujuan program dapat tercapai secara optimal,” jelasnya.

Penasehat FORJA Banten, Cecep, menilai bahwa keterlibatan berbagai unsur dalam diskusi publik merupakan bagian penting dari praktik demokrasi yang sehat dan transparan. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan akses informasi yang memadai terkait pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.

“Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan setiap program pemerintah. Dengan adanya forum ini, masyarakat memiliki ruang untuk bertanya, memberikan masukan, sekaligus memperoleh informasi yang utuh mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pandeglang,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil guna menciptakan tata kelola program yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Pembina FORJA Banten, Risman, menyampaikan bahwa pengawasan publik harus dipandang sebagai bentuk kepedulian bersama dalam memastikan program yang menggunakan anggaran negara dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pengawasan yang dilakukan masyarakat, aktivis, maupun jurnalis bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk kontribusi dalam memastikan program-program pemerintah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi antar pihak harus terus dijaga,” ujarnya.

Risman berharap kegiatan diskusi publik semacam ini dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai sarana evaluasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat terhadap berbagai program pembangunan.

Dalam sesi diskusi, Tim Investigasi FORJA Banten, Dedi Supandi, turut menyoroti pentingnya keterbukaan data dan informasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, transparansi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sebuah program pemerintah.

“Transparansi merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan program, proses pendistribusian, hingga pengawasan yang dilakukan. Dengan keterbukaan tersebut, potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat diminimalisir,” ungkap Dedi.

Ia menegaskan bahwa FORJA Banten akan terus mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan insan pers agar pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Pandeglang berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat.

Kegiatan FGD berlangsung secara interaktif dengan berbagai pertanyaan, masukan, serta pandangan yang disampaikan peserta kepada para narasumber. Berbagai usulan dan rekomendasi konstruktif yang muncul dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Melalui diskusi publik ini, FORJA Banten menegaskan komitmennya untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan serta memperkuat sinergi antara pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil guna mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis yang lebih efektif, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang.

penulis : Amad / Tim

sumber : FORJA Banten

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediapolisi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Klarifikasi DI tunggu,Camat Angsana Di sorot Usai Tak Menjawab Pertanyaan Terkait Desa Padamulya
Semangat Iduladha, Yayasan Nurul Basmalah Purwadana Sembelih 1 Ekor Sapi Kurban
Forum Jurnalis dan Aktivis Banten Bersatu Bangun Pusat Konsolidasi di Pandeglang
Diduga Halangi Kerja Jurnalistik, SPPG Labuan #013 Minta “Surat Dinas” ke Wartawan”Pengelola Dapur MBG Dinilai Langgar UU Pers No. 40 Tahun 1999*
Rekom Suspend Satgas MBG Pandeglang Ke BGN Untuk Dapur SPPG Panimbang Jaya #008 Dinanti Publik
Gaib 212 Pandeglang Gelar Aksi Damai, Tuntut Kepatuhan SOP dan Penyelesaian Lingkungan Dapur SPPG Labuan
Diduga SPPG Panimbang Jaya # 08 Tidak sesuai SOP Tapi Lolos Uji
Kritik Kondisi Keamanan, PMII Banten Desak Kapolri Segera Ganti Kapolda Banten
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 13:11 WIB

Diskusi Publik FORJA Banten Tekankan Transparansi dan Keberlanjutan Program MBG di Pandeglang

Senin, 1 Juni 2026 - 04:21 WIB

Klarifikasi DI tunggu,Camat Angsana Di sorot Usai Tak Menjawab Pertanyaan Terkait Desa Padamulya

Jumat, 29 Mei 2026 - 11:22 WIB

Semangat Iduladha, Yayasan Nurul Basmalah Purwadana Sembelih 1 Ekor Sapi Kurban

Sabtu, 23 Mei 2026 - 03:39 WIB

Forum Jurnalis dan Aktivis Banten Bersatu Bangun Pusat Konsolidasi di Pandeglang

Kamis, 21 Mei 2026 - 06:05 WIB

Diduga Halangi Kerja Jurnalistik, SPPG Labuan #013 Minta “Surat Dinas” ke Wartawan”Pengelola Dapur MBG Dinilai Langgar UU Pers No. 40 Tahun 1999*

Berita Terbaru