Pembangunan Desa Muara Pari menjadi sorotan tajam karena beberapa proyek yang diduga mangkrak dan terbengkalai. Setelah viral diberbagai media sosial keluarga kades sibuk membangun jembatan beton yang diduga adalah proyek siluman kerna ada beberapa kejanggalan, seperti:
– *Dana Desa Belum Cair*: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) tahun anggaran 2026 belum cair di tingkat Desa, tapi proyek sudah mulai dikerjakan.
– *Tidak Ada Plang Proyek*: Plang proyek tidak pernah dipasang, menimbulkan persepsi di masyarakat.
– *Keluarga Kepala Desa Mengerjakan Proyek*: Hampir semua proyek pembangunan Desa Muara Pari dikerjakan oleh keluarga Kepala Desa Muara Pari, Mukti Ali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari beberapa masalah yang dilaporkan oleh warga terhadap puluhan media oleh salah seorang mantan pemerintahdesa (YB) yang hingga saat ini masih meminta namanya tidak disebutkan menerangkan
“Selain klaripikasi pebuatan jembatan beton potensi dugaan ada penyelewengan anggaran DD juga dapat dilihat pada
– *Bangunan Mangkrak*: Balai Pertemuan Desa yang direhabilitasi total namun belum selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
– *Pengadaan Kendaraan*: Pemerintah desa membeli sekitar 8 unit sepeda motor dan 1 unit mobil Toyota Hilux menggunakan dana desa, yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
– *Kurangnya Transparansi*: Tidak ada papan informasinya atau baliho yang memuat rincian anggaran dan penggunaan Dana Desa.
– *Dugaan Penyalahgunaan Dana*: Masyarakat menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.
“Bukan hanya jembatan, rehab balai desa juga terbangkalai dan tidak pernah ada papan proyek ataupun baleho terkait penggunaan dana desa sebagai kontrol masyarakat. Jelasnya kembali
Masyarakat meminta Bupati Barito Utara dan Inspektorat untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa di Muara Pari
Warga juga mengeluhkan kondisi jalan Meranti yang rusak parah dan tidak diperbaiki. Mereka berharap pemerintah daerah dapat turun tangan dan melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa
Kepala Desa Mukti Ali belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga. Namun, perlu diingat bahwa pengelolaan Dana Desa harus transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat(Red Tim)
