Polemik rencana pemberian tali asih oleh PT Nusa Persada Resources (NPR) di wilayah Desa Karendan dan Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, kembali mencuat. Sejumlah pemilik hak kelola lahan menyatakan keberatan terhadap undangan rapat yang diterbitkan Pemerintah Kecamatan Lahei terkait pembahasan mekanisme pemberian tali asih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Undangan bernomor 005/178/Kec.Lahei/2026 tertanggal 3 Agustus 2026 itu ditujukan kepada sejumlah pihak untuk menghadiri rapat pada 10 Agustus 2026 di Aula Kecamatan Lahei. Agenda rapat membahas arahan dan mekanisme pemberian tali asih Program PPKH 281 PT Nusa Persada Resources.
Salah satu pemilik hak kelola lahan, Prianto Samsuri, mengaku kecewa karena dirinya bersama para pemilik hak kelola lainnya tidak diundang dalam forum tersebut.
Menurut Prianto, kelompok yang diundang justru merupakan perwakilan organisasi yang, menurutnya, tidak memiliki hak kelola lahan di lokasi dimaksud.
“Kami sangat keberatan dengan surat undangan ini. Kami sebagai pemilik hak kelola yang sah tidak diundang, sementara yang diundang adalah perwakilan organisasi yang menurut kami tidak memiliki lahan di wilayah tersebut,” ujar Prianto di Muara Teweh, Rabu (5/8/2026).
Ia menjelaskan, dirinya merupakan warga asli Desa Karendan dan mengetahui secara langsung keberadaan para pemilik hak kelola sejak tahun 2010.
Prianto menilai proses yang dilakukan belum mencerminkan keterbukaan dan dikhawatirkan berpotensi merugikan masyarakat yang memiliki hak kelola di kawasan tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian lahan yang masuk dalam rencana pemberian tali asih masih berstatus sengketa hukum dan sedang berproses di Mahkamah Agung.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang masih berlangsung sebelum mengambil keputusan terkait pemberian kompensasi.
Selain itu, Prianto berencana melaporkan persoalan tersebut kepada sejumlah pihak, mulai dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), pemerintah pusat, hingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Sementara itu, kuasa pemilik hak kelola, Jhon Kenedy, juga menyampaikan keberatan atas tidak dilibatkannya para pemilik lahan maupun penerima kuasa dalam rapat yang akan digelar.
Menurutnya, sejak tahun 2019 dirinya telah mengelola lahan di kawasan tersebut dan menerima kuasa dari sejumlah masyarakat pemilik hak kelola.
“Kami tidak mempersoalkan adanya rapat, tetapi sangat disayangkan mengapa kami sebagai pemilik lahan dan penerima kuasa tidak diundang. Padahal kami mengetahui secara jelas siapa saja pemilik hak kelola di lokasi tersebut,” katanya.
Jhon meminta pemerintah daerah lebih cermat melakukan verifikasi terhadap pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi agar tidak memunculkan konflik baru di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar PT Nusa Persada Resources tidak menimbulkan perpecahan di tengah warga dan terlebih dahulu menyelesaikan persoalan pembebasan lahan sebelumnya yang hingga kini masih menyisakan sengketa.
Menurutnya, data pemilik hak kelola telah disampaikan kepada pemerintah desa beberapa bulan lalu sebagai bagian dari pendataan rencana pembebasan lahan.
Namun demikian, pihaknya mengaku belum pernah dilibatkan dalam pembahasan resmi mengenai rencana pemberian tali asih tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kecamatan Lahei maupun PT Nusa Persada Resources terkait keberatan yang disampaikan para pemilik hak kelola tersebut.(FAHRYANSYAH)
Komentar