Karawang –MEDIAPOLISI.COM– Ketua Umum Forum Wartawan dan Aktivis Bersatu Indonesia (FORWABI), Syarif Hidayat, SH, menyampaikan kritik dan harapan terhadap sistem perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Karawang yang dinilainya masih menyimpan banyak persoalan. Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan ke kantor organisasi Pewarta Pers Indonesia (APPI),(25/07/2025).
Dalam pernyataannya, Syarif Hidayat menyoroti sistem rekrutmen tenaga kerja secara daring (online) yang dinilai belum ramah bagi masyarakat yang tidak menguasai teknologi digital. Ia meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, khususnya kepada Kepala Disnaker Hj. Rosmalia, untuk segera mengambil langkah konkret.
“Tolong bantu masyarakat Karawang, fasilitasi mereka dalam proses melamar kerja. Kabupaten Karawang ini luas, terdiri dari 30 kecamatan dan 309 desa, jangan sampai masyarakat tidak bisa menikmati hadirnya kawasan industri yang luas ini,” tegas Syarif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengingatkan banyaknya oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan rekrutmen tenaga kerja untuk melakukan penipuan. “Saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi banyak warga Karawang yang jadi korban. Kasihan mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syarif mendesak agar peraturan rekrutmen tenaga kerja yang mengacu pada ketentuan 60% warga lokal dan 40% warga luar (60:40) benar-benar diterapkan di Karawang. Menurutnya, ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada daerah tempat mereka berdiri dan beroperasi.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan pesan langsung kepada Bupati Karawang H. Aep Syaepulloh dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, agar serius menyikapi problematika rekrutmen online yang kerap menyulitkan pelamar kerja dari kalangan bawah.
“Banyak pelamar dari wilayah pesisir, pegunungan, yang harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya besar hanya untuk membuat lamaran. Belum tentu diterima, ini sangat memprihatinkan,” kata Syarif.
Ia juga mendorong agar Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di Karawang benar-benar difungsikan untuk mencetak tenaga kerja terampil dan siap pakai. “Perusahaan pasti tidak mau rugi, jadi pekerja yang direkrut harus siap. Maka BLK harus optimal dalam pelatihan,” tambahnya.
Syarif berharap sinergi nyata antara pemerintah, Disnaker, dan perusahaan di Karawang segera terjalin demi mengurangi angka pengangguran dan menciptakan keadilan akses kerja bagi seluruh masyarakat Karawang.
“Tolong jangan ada permainan lagi dalam rekrutmen tenaga kerja. Harus ada uji kompetensi yang layak, dan harus ada transparansi serta data yang jelas. Karawang ini besar, mari kita benahi bersama,” pungkasnya.
[IPU]>
