Dugaan Pernyataan Merendahkan Profesi Wartawan Berbuntut Panjang, Ketua Umum GWI: Hormati Kebebasan Pers

- Penulis

Jumat, 31 Juli 2026 - 14:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

TANGERANG-MediaPolisi.Com Polemik terkait dugaan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan oleh seorang pengelola lapak pengolahan sampah yang diduga beroperasi secara ilegal di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, terus menuai perhatian. Sejumlah insan pers mengecam pernyataan tersebut karena dinilai mencederai martabat dan kehormatan profesi jurnalistik.

Pernyataan yang beredar melalui percakapan WhatsApp itu diduga berbunyi:

> *”Ngapain wartawan dikasih uang, kalau mereka mau duit mah kerja sortir sampah.”*

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ucapan tersebut dinilai tidak hanya ditujukan kepada individu tertentu, melainkan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap profesi wartawan secara umum.

Menanggapi hal tersebut, **Ketua Umum Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Samsul Bahri**, menegaskan bahwa wartawan menjalankan tugas berdasarkan **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**. Menurutnya, pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik.

> “Kalau ada wartawan yang diduga melanggar kode etik maupun ketentuan hukum, silakan laporkan secara individu sesuai mekanisme yang berlaku. Namun jangan menggeneralisasi seluruh profesi wartawan dengan pernyataan yang merendahkan. Sikap seperti itu tidak mencerminkan penghormatan terhadap kemerdekaan pers,” tegas Samsul Bahri.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian terhadap dugaan pernyataan tersebut. Apabila nantinya ditemukan adanya unsur pelanggaran berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, maka langkah hukum akan dipertimbangkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, **Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers** menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara yang dijamin oleh negara.

Sementara itu, **Pasal 18 ayat (1) UU Pers** mengatur mengenai sanksi terhadap setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik.

Di sisi lain, apabila suatu pernyataan dinilai memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, penilaiannya dapat mengacu pada ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, dengan tetap memperhatikan pembuktian unsur-unsur pidana melalui proses hukum yang berlaku.

Peristiwa ini juga kembali menyoroti dugaan aktivitas pengelolaan sampah ilegal di wilayah Desa Gintung yang sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat. Berbagai kalangan berharap seluruh pihak dapat menghormati profesi wartawan serta mengedepankan mekanisme klarifikasi, hak jawab, maupun jalur hukum apabila merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan.

**Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang diduga menyampaikan pernyataan tersebut belum memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.** ( Team )

Follow WhatsApp Channel mediapolisi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Warga Pasir Kamuning Telagasari Ditemukan Tak Bernyawa, Polisi Selidiki Dugaan Bunuh Diri
Netralisasi di pertanyakan,perangkat desa klari memihak (cakades) no 03.
BPKB Sudah Balik Nama, Faktur Tak Kunjung Ditunjukkan! Audiensi Warga Desa Klari Berujung Kekecewaan, Kades A.A. Diminta Bertanggung Jawab
KOMANDO HAM Ajukan Audiensi ke Dinas Perkim Banten, Minta Klarifikasi Proyek Rumah Korban Bencana di Tamanjaya
Tak Terima Diberitakan RR Diduga Koordinator Obat Terlarang Exsimer dan Tramadol Ancam Awak Media 
Laptop Usang Berharga Fantastis, Ketua DPD LSM KPK-RI M. Aqil B.,S.H : Mengurai Kejanggalan Pengadaan Rp7,1 Miliar di Disdikbud Tangsel*
Kuasa Hukum Budi Hartono Tegaskan Substansi Laporan Berkaitan dengan Tugas Jurnalistik,
Polsek Tambusai Utara Gagalkan Transaksi Ekstasi, Seorang Pengedar Diamankan
Berita ini 23 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:31 WIB

Warga Pasir Kamuning Telagasari Ditemukan Tak Bernyawa, Polisi Selidiki Dugaan Bunuh Diri

Selasa, 10 November 2026 - 04:29 WIB

BPKB Sudah Balik Nama, Faktur Tak Kunjung Ditunjukkan! Audiensi Warga Desa Klari Berujung Kekecewaan, Kades A.A. Diminta Bertanggung Jawab

Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:13 WIB

KOMANDO HAM Ajukan Audiensi ke Dinas Perkim Banten, Minta Klarifikasi Proyek Rumah Korban Bencana di Tamanjaya

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:28 WIB

Tak Terima Diberitakan RR Diduga Koordinator Obat Terlarang Exsimer dan Tramadol Ancam Awak Media 

Senin, 19 Oktober 2026 - 05:43 WIB

Laptop Usang Berharga Fantastis, Ketua DPD LSM KPK-RI M. Aqil B.,S.H : Mengurai Kejanggalan Pengadaan Rp7,1 Miliar di Disdikbud Tangsel*

Berita Terbaru

Daerah

Penemuan Sosok Mayat Di Perairan Desa Eteng Kecamatan Masama

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:55 WIB