JAKARTA |Mediapolisi.com- Seruan tegas disampaikan Ketua Umum Persatuan Media Indonesia (PMI) kepada Presiden Republik Indonesia agar tetap konsisten menjalankan amanat konstitusi dan nilai-nilai luhur bangsa.
Ia menekankan bahwa pengelolaan kekayaan negara tidak boleh dikuasai pihak asing maupun segelintir elite, melainkan harus sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Dalam pernyataannya, Ketum PMI mengingatkan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 yang menjadi dasar sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa cabang produksi penting dan sumber daya alam harus dikuasai negara serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan serius.
Ia menilai sebagian kekayaan alam justru dikuasai oleh kelompok tertentu melalui praktik oligarki serta kolusi dengan oknum pejabat, sehingga kepentingan publik kerap terabaikan.
“Jangan sampai kekayaan negara hanya dinikmati segelintir pihak. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar dinilai sebagai bukti nyata belum optimalnya pemerataan kesejahteraan.
“Yang kaya semakin kaya, sementara rakyat kecil masih berjuang keluar dari kemiskinan. Ini menjadi alarm serius bagi pemerintah,” ujarnya.
Ketum PMI juga mengkritisi proses pengambilan kebijakan strategis yang dinilai kurang transparan dan minim partisipasi masyarakat. Ia menyebut banyak keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam diambil tanpa melibatkan rakyat yang terdampak langsung.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh sejumlah faktor penghambat, seperti praktik korupsi sistemik, penegakan hukum yang tidak adil, serta lemahnya kedaulatan ekonomi nasional akibat ketergantungan pada modal dan teknologi asing.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya sumber daya, melainkan pada tata kelola yang menyimpang dari nilai konstitusi dan ideologi bangsa.
Sebagai penutup, Ketum PMI mengajak pemerintah untuk kembali pada prinsip utama pengelolaan negara, yakni dari rakyat, oleh negara, dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ia menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai kunci mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya.
Penulis : Indra Prayoga utama
Sumber Berita: Ketua elangmas
