Sidang Lanjutan Perkara Hak Kelola Lahan di Muara Teweh: Penggugat Yakin Haknya Terbukti

- Penulis

Jumat, 3 April 2026 - 09:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

Muara Teweh – Sidang lanjutan perkara nomor 29/Pdt.G/2025/Pn.Mtw antara Penggugat dan Para Tergugat digelar secara elektronik (e-court) hari ini, dengan agenda penyampaian kesimpulan dari Para Pihak. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa hak kelola lahan mereka di kawasan hutan produksi telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat melalui alat bukti, kesaksian, dan pemeriksaan setempat.

Penggugat menyatakan bahwa lahan seluas 1.808 hektar di Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, merupakan ladang berpindah yang telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat setempat. Hal ini didukung oleh surat keterangan (surat segel) tertanggal 31 Januari 1982 yang menyatakan bahwa lahan tersebut diserahkan kepada anak cucu dan diakui sebagai ladang berpindah oleh masyarakat adat setempat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saksi dari Dewan Adat Dayak, Moises, juga memberikan keterangan bahwa ladang berpindah adalah sistem pertanian tradisional masyarakat Suku Dayak di Kalimantan yang telah berlangsung turun-temurun dan dilindungi hukum. Penggugat berharap bahwa hak kelola mereka dapat diakui dan dilindungi oleh hukum. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal yang akan ditentukan kemudian.

TERGUGAT I (PT. NPR) dan TERGUGAT II (Kades Karendan) Diketahui Mengakui Hak Kelola Masyarakat Adat

Dalam pakta Persidangan dan pemeriksaan saksi TERGUGAT I (PT. NPR) diketahui telah mengakui adanya hak kelola masyarakat adat di atas area pertambangan melalui alat bukti tanda terima pembayaran Tali Asih. Saksi Rustam, mantan karyawan PT. NPR, juga membenarkan bahwa PT. NPR telah melakukan pembayaran Tali Asih untuk 2 segmen, yaitu segmen 190 hektar dan segmen 140 hektar, melalui TERGUGAT II (Kades Karendan) dan TERGUGAT III.

Sementara itu, TERGUGAT II (Kades Karendan) mengakui telah memberikan Tali Asih kepada warga yang memiliki hak kelola, termasuk PENGGUGAT, senilai Rp. 1.200.000.000 untuk kompensasi atas lahan di segmen 190. PENGGUGAT menyatakan bahwa kompensasi tersebut telah disalurkan seluruhnya kepada anggota kelompok. Dari LS sesuai daftar yang diberikan PT. NPR haya ada sebagian yang uangnya masih belum disampaikan dalam hal tersebut tergugat II Juga harus bertanggung jawab secara hukum apabila tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik ladang lainya

Dalam pakta Persidangan dan keterangan saksi TERGUGAT III (Kades Muara Pari) terbukti tidak berhak atas Tali Asih karena saksi-saksi yang dihadirkannya tidak dapat membuktikan hak kelola lahan. Saksi Ani Sukma, Ketua Kelompok Tani, menyatakan bahwa kelompok tani dibentuk pada tahun 2019 atas inisiatif TERGUGAT III, namun anggotanya tidak memiliki hak kelola dan tidak pernah menggarap lahan.

Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Utara menunjukkan bahwa hak kelola PENGGUGAT berada di area kegiatan pertambangan TERGUGAT I. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa TERGUGAT I melakukan kegiatan pertambangan secara tidak sah, karena berada di area HPH PT. WIKI tanpa izin.

PENGGUGAT berharap agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang adil dan menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas hak kelola lahan dan berhak atas ganti kerugian tanam tumbuh di atas lahan tersebut.

  1. Sidang masih berlanjut dan akan dilanjutkan pada tanggal yang akan ditentukan kemudian.(Red Tim)

Follow WhatsApp Channel mediapolisi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perjuangan Belum Pernah Selesai Insan Pers Harus Selalu Menyuarakan Kebenaran
PEKERJAAN REVITALISASI SMAN 2 NEGARA BATIN DI DUGA TIDAK SESUAI SPESIFIKASI.
Geger Teror Mistis di Pulo Kalapa! Rumah Calon Kades No. 02 Diteror Telur Soang Busuk Berisi Rambut dan Tanah Kuburan
Usia 100 Hari, Tanaman Jagung Pipil di Minas Timur Tumbuh Baik, Polsek Minas Lakukan Pengecekan
Dugaan Pencurian Kabel Telkom di Nganjuk Jadi Teka – Teki Polisi Diminta Periksa Legalitas
Polsek Minas Pantau Pertumbuhan Jagung Pipil Usia 70 Hari di Minas Barat, Daun Capai 1,2 Meter
Polsek Minas Pantau Pertumbuhan Jagung Pipil Usia 70 Hari di Minas Barat
KETUM GERMAS UNGKAP ADE JULHAIDIR DESAK DPR/MPR RI TAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT POLEMIK PUTUSAN MK DAN IJAZAH GIBRAN
Berita ini 15 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 04:46 WIB

Perjuangan Belum Pernah Selesai Insan Pers Harus Selalu Menyuarakan Kebenaran

Sabtu, 7 November 2026 - 04:00 WIB

PEKERJAAN REVITALISASI SMAN 2 NEGARA BATIN DI DUGA TIDAK SESUAI SPESIFIKASI.

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:50 WIB

Geger Teror Mistis di Pulo Kalapa! Rumah Calon Kades No. 02 Diteror Telur Soang Busuk Berisi Rambut dan Tanah Kuburan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 09:13 WIB

Usia 100 Hari, Tanaman Jagung Pipil di Minas Timur Tumbuh Baik, Polsek Minas Lakukan Pengecekan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 14:20 WIB

Dugaan Pencurian Kabel Telkom di Nganjuk Jadi Teka – Teki Polisi Diminta Periksa Legalitas

Berita Terbaru

Daerah

Penemuan Sosok Mayat Di Perairan Desa Eteng Kecamatan Masama

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:55 WIB