Netralisasi di pertanyakan,perangkat desa klari memihak (cakades) no 03.

- Penulis

Minggu, 15 November 2026 - 08:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

KARAWANG | Mediapolisi.com – Dugaan ketidaknetralan sejumlah unsur pemerintahan Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades),(15/11/2026).

Sejumlah nama yang disebut dalam informasi dan dokumentasi yang beredar diduga berkaitan dengan aktivitas dukungan terhadap salah satu calon kepala desa (Cakades) nomor urut 3 berinisial A.A.

Pihak-pihak yang menjadi sorotan tersebut disebut meliputi Ketua RT 02, pengurus RW 05 dan RW 08, serta seorang Kepala Urusan (Kaur) Trantib Desa Klari.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dugaan tersebut mencuat setelah redaksi menerima foto berupa daftar nama serta dua rekaman video yang memperlihatkan aktivitas sekelompok warga dalam kegiatan yang diduga berkaitan dengan dukungan terhadap calon nomor urut 3.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB di wilayah Dusun Krajan, tepatnya di lingkungan RT 01.

Sementara itu, aktivitas berkeliling yang disebut berkaitan dengan kegiatan tersebut diinformasikan hanya melintasi wilayah RT 05 dan RT 01.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat puluhan orang berkumpul di halaman sebuah rumah. Beberapa orang tampak mengacungkan tiga jari secara bersamaan sambil meneriakkan yel-yel dukungan. Di lokasi juga terlihat seseorang mengenakan jaket bertuliskan “Team Sukses”.

Dalam penyelenggaraan Pilkades, netralitas aparatur pemerintahan desa menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Keterlibatan perangkat desa dalam aktivitas politik praktis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan persoalan administratif maupun konsekuensi hukum.

Ketentuan mengenai larangan bagi perangkat desa untuk terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah benar terdapat keterlibatan dalam kegiatan dukungan tersebut, dalam kapasitas apa mereka hadir, serta apakah kegiatan itu berkaitan dengan aktivitas kampanye atau sebatas kegiatan masyarakat.

Redaksi juga mendorong panitia Pilkades dan pihak berwenang untuk menelusuri dokumentasi yang beredar secara objektif, termasuk memastikan waktu, lokasi, pihak yang terlibat, serta tujuan kegiatan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan. Media polisi.com, tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Prinsip netralitas harus dijaga. Pilkades bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana demokrasi di tingkat desa berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat.

Penulis : Gus bhaha

Follow WhatsApp Channel mediapolisi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kontingen Tegalwaru Meriahkan Jambore Pramuka di Majalaya, Rombongan Kepsek Turut Hadir Beri Dukungan
SAR PALU Beri Penghargaan kepada Tujuh Unsur Maritim Banggai, Perkuat Sinergi Penanganan Kedaruratan Laut
KAPELAK FC MENANG TIPIS ATAS KALUPAPI FC, PERMATA UNITED HARUS BERBAGI POIN DENGAN SPBU MUTIARA
Gubernur Sulawesi Tengah Soroti 492 Hektare Sawah Tak Produktif di Wilayah Kecamatan Bualemo, Perusahaan Tambang Diminta Bertanggung jawab 
BPKB Sudah Balik Nama, Faktur Tak Kunjung Ditunjukkan! Audiensi Warga Desa Klari Berujung Kekecewaan, Kades A.A. Diminta Bertanggung Jawab
Dugaan Pelanggaran Standar BGN di Dapur SPPG Pondokpanjang 002 Cihara, Satgas Kab. Lebak Didorong Turun Tangan
Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo Kesal Hanya Dijanjikan Ganti Rugi Tapi Tak Kunjung ada Kabar
Warga Kota Baru Serang Apresiasi Pendampingan Pemerhati Pertanahan Nusantara Hingga SHM Terbit
Berita ini 8 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 08:25 WIB

Netralisasi di pertanyakan,perangkat desa klari memihak (cakades) no 03.

Sabtu, 14 November 2026 - 10:50 WIB

Kontingen Tegalwaru Meriahkan Jambore Pramuka di Majalaya, Rombongan Kepsek Turut Hadir Beri Dukungan

Jumat, 13 November 2026 - 15:46 WIB

SAR PALU Beri Penghargaan kepada Tujuh Unsur Maritim Banggai, Perkuat Sinergi Penanganan Kedaruratan Laut

Kamis, 12 November 2026 - 15:29 WIB

KAPELAK FC MENANG TIPIS ATAS KALUPAPI FC, PERMATA UNITED HARUS BERBAGI POIN DENGAN SPBU MUTIARA

Rabu, 11 November 2026 - 12:15 WIB

Gubernur Sulawesi Tengah Soroti 492 Hektare Sawah Tak Produktif di Wilayah Kecamatan Bualemo, Perusahaan Tambang Diminta Bertanggung jawab 

Berita Terbaru