KARAWANG | MEDIAPOLISI.COM – Persoalan dugaan penjaminan aset kendaraan operasional milik Pemerintah Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berupa satu unit mobil pikap Suzuki New Carry bernomor polisi T 8376 HM, semakin menjadi sorotan masyarakat,(10/11/2026).
Pasalnya, setelah warga melayangkan surat permintaan klarifikasi pada 21 Oktober 2026, informasi mengenai keberadaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru diterima sehari kemudian, tepatnya 22 Oktober 2026.
Namun, pihak Pemerintah Desa Klari disebut tidak memberikan jawaban atas surat pertama yang dilayangkan warga. Hingga akhirnya, warga meminta dilaksanakan audiensi untuk memperoleh penjelasan secara langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Audiensi tersebut akhirnya digelar pada Kamis, 5 November 2026, berdasarkan surat permintaan dari masyarakat.
Dalam pertemuan itu, warga diperlihatkan BPKB kendaraan yang disebut telah dilakukan proses balik nama. Akan tetapi, persoalan belum selesai. Sebab, dokumen faktur kendaraan yang turut dipertanyakan warga justru tidak berhasil diperlihatkan.
Salah seorang perwakilan warga mengungkapkan bahwa dirinya secara langsung mempertanyakan keberadaan faktur kendaraan tersebut.
Saat itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Kosasih yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT), bersama Ketua BPD Klari, Ustad Hendi, menyampaikan bahwa faktur tersebut ada dan akan diambil terlebih dahulu.
Namun, hingga audiensi berakhir, dokumen faktur yang dijanjikan tersebut tidak kunjung diperlihatkan kepada warga.
PEMERINTAH DESA MENGAKU TIDAK MENGETAHUI?
Persoalan semakin mengundang tanda tanya ketika pihak Pemerintah Desa Klari melalui Sekdes PLT Kosasih menyatakan tidak mengetahui adanya dugaan tindakan fidusia yang diduga dilakukan oleh kepala desa berinisial A.A., yang saat ini sedang menjalani cuti.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin persoalan yang menyangkut aset kendaraan operasional desa tidak diketahui oleh jajaran pemerintah desa?
Di penghujung audiensi, perwakilan warga meminta agar kepala desa yang sedang cuti dihadirkan untuk memberikan penjelasan secara langsung.
Namun, menurut keterangan perwakilan warga, hingga berita ini disusun belum ada jawaban maupun kepastian terkait permintaan tersebut.
WARGA BUKAN INGIN MENJATUHKAN, TETAPI MENUNTUT KEJELASAN
Perwakilan warga menegaskan bahwa langkah yang dilakukan masyarakat bukan bertujuan menjatuhkan nama baik siapa pun, apalagi melakukan tuduhan tanpa dasar.
Warga hanya menginginkan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban atas dugaan persoalan yang menyangkut aset milik desa.
Mereka berharap kepala desa berinisial A.A. berani hadir, memberikan penjelasan secara terbuka, mengakui apabila memang terdapat kesalahan, serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila terbukti telah terjadi pelanggaran.
Menurut perwakilan warga, bukti-bukti terkait dugaan penjaminan secara fidusia telah mereka miliki. Karena itu, warga meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
WARGA KECEWA, PENDEKATAN PERSUASIF JUSTRU BERUJUNG KETEGANGAN
Kekecewaan masyarakat juga muncul lantaran upaya penyelesaian melalui audiensi di tingkat desa dinilai belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Alih-alih memperoleh penjelasan secara langsung dan menyelesaikan persoalan melalui dialog, warga justru mengaku merasa tertekan setelah muncul langkah hukum melalui kuasa hukum kepala desa yang mereka nilai sebagai bentuk ancaman terhadap masyarakat.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: mengapa persoalan aset desa yang semestinya dapat dijelaskan secara terbuka justru berkembang menjadi ketegangan antara pemerintah desa dan warganya sendiri?
Masyarakat berharap persoalan ini diselesaikan secara transparan, bukan dengan saling berhadapan.
MENUNGGU KEBERANIAN UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN
Kini, warga Desa Klari masih menunggu kejelasan dari kepala desa berinisial A.A. Mereka meminta agar yang bersangkutan bersedia hadir dalam forum terbuka dan menjawab seluruh pertanyaan masyarakat.
Sebab, aset desa bukan milik pribadi pejabat, melainkan bagian dari kekayaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Persoalan ini juga layak mendapat perhatian pihak terkait agar status kendaraan, dokumen kepemilikan, serta benar atau tidaknya dugaan penjaminan fidusia dapat diperiksa secara objektif.
Publik kini menunggu: apakah Pemerintah Desa Klari berani membuka seluruh dokumen dan memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat?
Penulis : Redaksi
Sumber Berita: Narasumber setempat
Komentar