Bangka Belitung, Mediapolisi.com Pangkalpinang – Suasana di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang memanas saat ratusan anggota Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut agar KPU menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Jum’at (25/10/2024).
Aksi ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Muhammad, salah satu anggota KPU, dalam sebuah podcast di radio yang menyebutkan bahwa Paslon nomor dua akan menang 99,9 persen melawan kotak kosong.
Pernyataan tersebut memicu kemarahan di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa anggota KPU tersebut telah menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.
Demonstran datang dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan dan harapan agar pemilu berjalan adil dan transparan.
Dalam orasinya, mereka menyatakan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan komisioner KPU sangat penting untuk menjaga integritas pemilu.
Massa yang hadir tampak semakin bersemangat saat mereka mendengar bahwa Sobarian, Komisioner KPU, akan datang untuk menjawab tuntutan mereka.
Namun, suasana mulai tegang ketika anggota KPU yang diduga berpihak tidak hadir. Dalam upaya mengekspresikan ketidakpuasan, massa sempat berencana untuk menggembok pagar kantor KPU.
Sesampainya di lokasi, Sobarian tiba dikawal beberapa anggota kepolisian. Para demonstran segera menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.
Beberapa poin penting yang disuarakan antara lain: pemecatan anggota KPU yang tidak netral, serta permintaan agar anggota yang disinyalir berpihak segera mundur.
Massa menekankan pentingnya netralitas dan integritas dalam proses pemilihan umum, yang seharusnya dijalankan secara profesional untuk kepentingan masyarakat.
Koordinator aksi, dalam orasinya, menegaskan bahwa demokrasi yang dibangun oleh KPU harus menciptakan suasana yang kondusif.
“KPU harus mengedepankan transparansi publik dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Kami ingin agar masyarakat tidak merasa tertekan dengan isu bahwa penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu paslon,” ujarnya.
Aksi massa ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Pangkalpinang.
Mereka berharap bahwa dengan adanya demonstrasi ini, KPU akan lebih berhati-hati dalam berperilaku dan menjaga independensinya.
Masyarakat menuntut agar semua elemen KPU mendengarkan aspirasi dan masukan dari publik, terutama jika terjadi pelanggaran selama masa kampanye.
Penegasan akan pentingnya sikap jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pokok pikiran yang diangkat dalam aksi tersebut.
“Ini adalah pelajaran penting untuk masa depan, agar KPU dapat menjaga netralitasnya,” pungkas salah satu peserta aksi.
Aksi KAHMI berakhir dengan harapan bahwa KPU Kota Pangkalpinang akan lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan adil.
Masyarakat berharap, dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat, Kota Pangkalpinang dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan lebih baik. (Bonedi/KBO Babel)
